Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat di Lingkungan Departemen Agama


LOGO DEPAGPengawasan melekat (Waskat) merupakan salah satu bentuk pengendalian atasan langsung/pimpinan di lingkungan satuan organisa-si/kerja dalam meningkatkan kinerja organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Pengawasan melekat pelaksanaannya berdasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat yang kemudian diikuti dengan Keputusan Menteri PAN Nomor KEP/46/M.PAN/4/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengawasan di Lingkungan Departemen Agama.

Berdasarkan ketentuan tersebut Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat dilingkungan Departemen Agama yang didasarkan pada Keputusan Menteri Agama Nomor 120 Tahun1995 perlu disesuaikan, agar hasil kegiatan pengawasan fungsional, baik internal maupun eksternal dapat diidentifikasikan penyebab penyimpangan, pelanggaran, dan pemborosan pada satuan organisasi/kerja.
Apabila pengawasan melekat berjalan sebagaimana mestinya, maka kelemahan disiplin kinerja aparatur pemerintah, penyalahgunaan wewenang, kebocoran, pemborosan keuangan Negara, pungutan liar, dan penyimpangan lainnya dapat diminimalisir serta pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan /dioptimalkan, sehingga disiplin dan prestasi kerja pegawai dapat terus ditingkatkan, penggunaan dana dan sumber daya lainnya dapat ditingkatkan, kualitas pelayanan dan kepuasan publik dapat meningkat, suasana kerja lebih tertib dan teratur sesuai dengan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good governance).

Untuk Bapak/Ibu pengelola suatu unit kerja di bawah lingkungan departemen agama yang belum memiliki dokumen ini dan bebera dokume yang lain yang berkaitan dengan tata pelaksanaan dan penyusunan program-program kerja dan pertanggungjawaban yang lain, berikut saya berikan link downloadnya, yaitu :

  1. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat di Lingkungan Departemen Agama.
  2. Prinsip-prinsip Akuntabilitas dan prinsip-prinsip Good Governance di Lingkungan Departemen Agama.
  3. Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Organisasi/Kerja (LAKIP) di Lingkungan Departemen Agama.
  4. Perkembangan SAKIP dan LAKIP di Lingkungan Departemen Agama.
  5. Teknik Penyusunan Rencana Kinerja di Lingkungan Departemen Agama.
  6. Teknik Pengukuran Kinerja di Lingkungan Departemen Agama.
  7. Teknik Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Departemen Agama.
  8. Teknik Penyusunan Rencana Stratejik di Lingkungan Departemen Agama.
  9. Teknik Perumusan Visi dan Misi di Lingkungan Departemen Agama.
  10. Chekclist Indikator Keberhasilan Pengendalian pengorganisasian.
  11. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Tata Persuratan Dinas di Lingkungan Departemen Agama.

Semoga tulisan ini bermanfaat …………..

Categories: ARSIP KEDINASAN | Tags: , , , , , , , , , , , | 1 Komentar

Navigasi pos

One thought on “Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat di Lingkungan Departemen Agama

  1. sarie

    informasinya bermanfaat bgt ni,,,saya sedang mencari peraturan perUUan tentang saran tindak lanjut hasil pengawasan untuk pembuatan SK Dirjen
    makasih ya infonya,,,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Blog di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: