STANDARISASI HUKUMAN DISIPLIN PNS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA (Bagian 1)


Tulisan ini bersumber dari Materi Inspektorat Jenderal Kementerian agama pada kegiatan “Pembinaan Disiplin PNS di lingkungan Kanwil Kemenag Propinsi Nusa Tenggara Barat hari Sabtu, 19 Juni 2010”. Materi ini merujuk kepada KMA No. 203 Tahun 2002 tentang Standarisasi Hukuman Disiplin di Lingkungan Departemen Agama.

Untuk peningkatan kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah ditetapkan beberapa sanksi hukum disiplin. Hukuman disiplin PNS ini dibagai menjadi tiga tingkatan yaitu Hukuman disiplin tingkat ringan, sedang dan Berat.

Pada Bagian ini akan saya sajikan jenis-jenis pelanggaran yang menyebabkan dijatuhkan hukuman disiplin tingkat ringan.

STANDARISASI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT RINGAN

A. TEGORAN LISAN

  1. PNS tidak mengisi daftar hadir setiap masuk kantor.
  2. PNS tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah   selama 2-7 hari berturut-turut atau 15 hari tidak berturut-turut.
  3. PNS sudah  diperingatkan sebanyak 3 kali karena: a) Keterlambatan masuk kantor atau pulang sebelum jam kerja. b) Melalaikan tugas kedinasan yang diberikan pimpinan. c) Meninggalkan tempat kerja pada jam kantor tanpa pemberitahuan kepada atasan. d) Tidak berpakaian rapi dan sopan, atau mengeluarkan perkataan/ucapan yang tidak terpuji.
  4. PNS tidak memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya atau mempersulit pelayanan menurut bidang tugasnya masing-masing.
  5. Setiap atasan yang tidak memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap pelanggaran disiplin dalam lingkungan kewenangan masing-masing.
  6. Guru yang tidak melaksanakan tugas mengajar tanpa alasan yang sah selama 1 s.d 5 hari.
  7. Dosen yang tidak melaksanakan tatap muka tanpa alasan yang sah sebanyak 1 kali.
  8. Tidak membuat Renja dan atau laporan.
  9. Berulangkali tidak mendokumentasikan hasil evaluasi.
  10. Tidak melakukan koordinasi baik intern/ekstern selama 2 tahun berturut-turut.
  11. Tidak menyusun, tidak melaksanakan dan melaksanakan Renja/RKT tetapi tidak sesuai dengan Renja/RKT selama 2 tahun berturut-turut.
  12. DP3 dan DUK tidak dibuat  selama 2 tahun ber­turut-turut.
  13. Tidak melakukan pembinaan terhadap bawahan selama 2 tahun berturut-turut.
  14. Tidak menjaga kebersihan lingkungan kerja selama dua tahun berturut-turut.
  15. Akreditasi Madrasah tidak dilakukan selama 2 tahun berturut-turut.
  16. Rencana kebutuhan materiil, barang, pegawai dan Rencana Anggaran tidak dibuat selama 2 tahun berturut-turut.
  17. Evaluasi keuangan, Kebutuhan Pegawai, Kebutuhan Barang tidak dilakukan selama 2 tahun berturut-turut.
  18. Tidak membuat uraian tugas selama 2 tahun berturut-turut.
  19. Tidak melakukan pemutakhiran data selama 2 tahun berturut-turut.
  20. Salah mencatat buku nikah sehingga merugikan kepada pihak yang berkepentingan.
  21. Melaksanakan tugas tidak sesuai dengan tugasnya.
  22. Guru tidak membuat Persiapan Rencana Mengajar (Satpel/skenario)
  23. Tidak membuat rencana  penggunaan dan atau laporan keuangan selama 2 tahun berturut-turut.
  24. Atasan langsung tidak memeriksa Bendaharawan selama 2 tahun berturut-turut.
  25. Pengelolaan BKU tidak sesuai ketentuan yang berlaku selama 2 tahun berturut-turut.
  26. Pajak yang telah dipungut tidak segera disetorkan ke Kas Negara dalam waktu satu (1) bulan.
  27. Sisa UYHD yang tidak digunakan tidak segera dikem­balikan ke Kas Negara dalam waktu satu (1) bulan.
  28. Tidak memungut pajak yang seharusnya dipungut pajaknya.
  29. Bukti pembayaran atau pengeluaran tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  30. Bendaharawan melakukan belanja barang tidak sesuai dengan prosedur.
  31. Pimpinan tidak mengangkat Bendaharawan untuk mengelola keuangan tanpa alasan yang sah.
  32. Menyimpan uang bukan atas nama instansi tanpa alasan yang sah.
  33. Membayar barang sampai dengan Rp.5.000.000,-(5 juta rupiah) tidak sesuai dengan kebutuhan atas inisiatif sendiri.
  34. Membayar barang kemahalan seharga sampai dengan Rp.10.000.000,- (10 juta rupiah) untuk keperluan pribadi.
  35. Penghasilan yang merupakan hak pegawai/pejabat tidak segera dicairkan/dibayarkan.
  36. PNS yang karena perbuatannya berakibat kerugian negara/lembaga/orang lain sampai dengan senilai Rp.5.000.000,- (5 juta rupiah).
  37. Menerima penghasilan dobel/ganda sebagai PNS senilai/sebesar sampai dengan Rp.5.000.000,- (5 juta rupiah).
  38. Tidak membuat KIB, DIR, LMBT, LT I dan nomor register selama 2 tahun.
  39. Laporan mutasi barang tidak disampaikan ke unit kerja terkait selama 2 tahun.
  40. Atasan langsung tidak memeriksa pengelolaan administrasi BMN.
  41. Pengeluaran/penggunaan BMN tidak atas persetujuan pimpinan dan tidak sesuai penggunaan.
  42. Perencanaan pengadaan BMN tidak dibuat.
  43. Penghapusan BMN tidak sesuai prosedur s/d senilai Rp.15.000.000,- (15 juta rupiah).
  44. Penyimpanan BMN tidak terjamin keamanannya.
  45. SIP rumah dinas tidak dibuat.
  46. Pengeluaran BMN senilai s/d Rp.5.000.000,- (5 juta rupiah)tidak dilengkapi berita acara penyerahan barang.
  47. Penggunaan BMN untuk kepentingan pribadi.
  48. Tidak melapor setelah tidak terpilih dalam Pilkada selama 21 hari.

B. TEGORAN TERTULIS

  1. Mengulangi pelanggaran yang diancam dengan hukuman disiplin berupa  “Tegoran Lisan”.
  2. Melakukan mutasi pegawai yang berakibat merugikan dan mengurangi kelancaran tugas dan fungsi.
  3. Tidak mengupayakan peningkatan kinerja.
  4. Tidak memberikan suri tauladan yang baik sebagai PNS.
  5. Tidak ada upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya.
  6. Memberikan sanksi di luar kewenangannya.
  7. Mengangkat/mengusulkan pegawai tidak sesuai formasi dan atau tidak sesuai ketentuan yang berlaku.
  8. Mengangkat/mengusulkan calon pejabat tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  9. Atasan tidak segera memproses pelaksanaan kewajiban dan hak bawahan.
  10. PNS tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 8-13 hari berturut-turut atau 16-24 hari tidak berturut-turut.
  11. Guru yang tidak melaksanakan tugas mengajar tanpa alasan yang sah selama 6 s.d 10 hari.
  12. Dosen yang tidak melaksanakan tatap muka tanpa alasan yang sah sebanyak 2 kali.
  13. PNBP sampai Rp.50.000.000,- (50 juta rupiah) yang seharusnya disetorkan ke Kas Negara tidak disetorkan ke Kas Negara.
  14. Membayar barang kemahalan seharga  lebih dari Rp.10.000.000,- (10 juta rupiah) sampai dengan Rp.20.000.000,- (20 juta rupiah).
  15. Bendaharawan yang karena perbuatannya berakibat kerugian negara/lembaga/orang lain sampai dengan sebesar Rp.5.000.000,- (5 juta rupiah).
  16. Pajak yang telah dipungut tidak segera disetorkan ke kas negara dalam waktu 3 bulan.
  17. Membayar barang tanpa bukti fisik barang sampai dengan sebesar Rp.5.000.000,- (5 juta rupiah).
  18. Atasan Bendaharawan memerintahkan pembayaran tidak sesuai kebutuhan.
  19. Membayar barang senilai di atas Rp.5.000.000,- (5 juta rupiah) s/d Rp.10.000.000,- (10 juta rupiah) tidak sesuai kebutuhan atas inisiatif sendiri.
  20. PNS yang karena perbuatannya berakibat kerugian negara/lembaga/orang lain senilai di atas Rp.5.000.000,- (5 juta rupiah) s/d Rp.10.000.000,- (10 juta rupiah).
  21. Menerima penghasilan dobel/ganda sebagai PNS seni­lai/sebesar di atas Rp.5.000.000,- (5 juta rupiah) s/d Rp.10.000.000,- (10 juta rupiah).
  22. SIP kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 tidak dibuat.
  23. Tidak ada upaya dalam penyelesaian dokumen BMN (IMB, Sertifikat).
  24. Tidak segera mengembalikan BMN yang sudah tidak menjadi haknya/setelah tidak memepunyai wewenang pemakaian/penggunaan (izin pemakaian) sampai batas waktu yang telah ditentukan.
  25. Sewa tanah negara tidak dibayarkan ke kas negara.
  26. Pengguna rumah dinas tidak membayar sewa rumah selama 1 tahun.
  27. Akibat kelalaiannya BMN hilang s/d senilai Rp.10.000.000,- (10 juta rupiah).
  28. Penggunaan kendaraan dinas di luar kepentingan dinas/kantor.
  29. Penggunaan/pemanfaatan BMN tidak sesuai dengan prosedur/peruntukannya.
  30. Penghapusan BMN tidak sesuai prosedur dan merugikan negara s/d senilai Rp.10.000.000,- (10 juta rupiah).
  31. Kemahalan harga dalam pengadaan BMN s/d senilai Rp.10.000.000,- (10 juta rupiah).
  32. Pengadaan BMN tidak sesuai prosedur s/d senilai Rp.10.000.000,- (10 juta rupiah).
  33. Penggunaan biaya perawatan BMN tidak disertai bukti fisik (fiktif).
  34. Meminjamkan BMN yang bukan wewenangnya.
  35. Pengembalian BMN tidak sesuai dengan dokumen/ keadaan semula s/d senilai Rp.10.000.000,- (10 juta rupiah).

C. PERNYAAN TIDAK PUAS SECARA TERTULIS

  1. Mengulangi pelanggaran yang diancam dengan hukuman disiplin berupa “Tegoran Tertulis”.
  2. Tidak melaksanakan STL dari APFP.
  3. PNS tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 14-19 hari berturut-turut atau 25-35 hari tidak berturut-turut.
  4. Guru yang tidak melaksanakan tugas mengajar tanpa alasan yang sah selama 11 s.d 16 hari.
  5. Dosen yang tidak melaksanakan tatap muka tanpa alasan yang sah sebanyak 3 kali.
  6. Secara tidak langsung terlibat dalam pelanggaran yang dilakukan bawahan.
  7. Membiarkan (tidak ada upaya perbaikan) dan atau tidak memberikan sanksi terhadap bawahan yang melakukan pelanggaran.
  8. Menghambat karier bawahan.
  9. PNBP di atas Rp.50.000.000,- (50 juta rupiah) s/d Rp.100.000.000,- (100 juta rupiah) yang seharusnya dise­torkan ke kas negara tidak disetorkan ke kas negara.
  10. Membayar barang kemahalan seharga lebih dari Rp.20.000.000,- (20 juta rupiah) s/d Rp.50.000.000,- (50 juta rupiah).Bendaharawan yang karena perbuatannya berakibat kerugian negara/lembaga/orang lain di atas Rp.5.000.000,- (5 juta rupiah) s/d Rp.10.000.000,- (10 juta rupiah).
  11. Bendaharawan yang karena perbuatannya berakibat kerugian negara/lembaga/orang lain di atas Rp.5.000.000,- (5 juta rupiah) s/d Rp.10.000.000,- (10 juta rupiah).
  12. Pajak yang telah dipungut tidak segera disetorkan ke kas negara dalam waktu 6 bulan.
  13. Melakukan pungutan tidak resmi sampai dengan Rp.5.000.000,- (5 juta rupiah) dan atau menerima suap.
  14. Membayar barang tanpa bukti fisik barang sampai dengan sebesar Rp.10.000.000,- (10 juta rupiah).
  15. Atasan Bendaharawan memerintahkan pembayaran barang tidak sesuai kebutuhan di atas Rp.5.000.000,- (5 juta rupiah) s/d Rp.10.000.000,- (10 juta rupiah).
  16. Membayar barang senilai di atas Rp.10.000.000,- (10 juta rupiah) s/d Rp.20.000.000,- (20 juta rupiah) tidak sesuai kebutuhan atas inisiatif sendiri.
  17. PNS yang karena perbuatannya berakibat kerugian negara senilai di atas Rp.10.000.000,- (10 juta rupiah) s/d Rp.20.000.000,- (20 juta rupiah).
  18. Menerima penghasilan dobel/ganda sebagai PNS seni­lai/sebesar di atas Rp.10.000.000,- (10 juta rupiah) s/d Rp.20.000.000,- (20 juta rupiah).
  19. PNS yang tidak segera menyelesaikan SKTM/TPTGR dalam waktu lebih dari 2 tahun.
  20. Pembangunan gedung kantor/ruang belajar tidak sesuai bestek.
  21. Pengadaan BMN tidak sesuai Surat Perjanjian Kontrak (SPK).
  22. Penghapusan BMN tidak sesuai prosedur dan merugikan negara s/d senilai Rp.50.000.000,- (50 juta rupiah).
  23. Pengguna rumah dinas tidak membayar uang sewa rumah selama 2 tahun.
  24. Pengadaan BMN tidak disertai bukti fisik barang (fiktif) s/d senilai Rp.10.000.000,- (10 juta rupiah).
  25. Akibat kelalaiannya BMN hilang s/d senilai Rp.20.000.000,- (20 juta rupiah).
  26. Kemahalan harga dalam pengadaan BMN s/d senilai Rp.20.000.000,- (20 juta rupiah).
  27. Pengadaan BMN tidak sesuai prosedur s/d senilai Rp.20.000.000,- (20 juta rupiah).
  28. Penggunaan biaya perawatan BMN tidak disertai bukti fisik (fiktif) s/d senilai Rp.20.000.000,- (20 juta rupiah).
  29. Pengembalian BMN tidak sesuai dengan dokumen/ keadaan semula s/d senilai Rp.20.000.000,- (20 juta rupiah).

Untuk hukuman disiplin PNS tingkat sedang dan berat dapat dibaca pada postingan berikutnya.

dari APFP.

3.PNS tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 14-19 hari berturut-turut atau 25-35 hari tidak berturut-turut.
4.Guru yang tidak melaksanakan tugas mengajar tanpa alasan yang sah selama 11 s.d 16 hari.
5.Dosen yang tidak melaksanakan tatap muka tanpa alasan yang sah sebanyak 3 kali.
6.Secara tidak langsung terlibat dalam pelanggaran yang dilakukan bawahan.
7.Membiarkan (tidak ada upaya perbaikan) dan atau tidak memberikan sanksi terhadap bawahan yang melakukan pelanggaran.
8.Menghambat karier bawahan.
9.PNBP di atas Rp.50.000.000,- (50 juta rupiah) s/d Rp.100.000.000,- (100 juta rupiah) yang seharusnya dise­torkan ke kas negara tidak disetorkan ke kas negara.
10.Membayar barang kemahalan seharga lebih dari Rp.20.000.000,- (20 juta rupiah) s/d Rp.50.000.000,- (50 juta rupiah).

Categories: ARSIP KEDINASAN | Tags: , | 1 Komentar

Navigasi pos

One thought on “STANDARISASI HUKUMAN DISIPLIN PNS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA (Bagian 1)

  1. informasi ini sangat mendukung penerapan hukuman disiplin di lingkungan kementrian agama

    perlu indormasi mengenai jenis-jenis pelanggaran dan standarisasi hukuman bagi PNS

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Blog di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: